Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001) --
Konsultasi Online

External Link
Follow Us
  • Facebook:
  • Twitter:
  • YouTube:

B
erdasarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 134/PMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dalam hal ini, Penugasan Khusus yang dilaksanakan oleh LPEI diberikan secara selektif dan terbatas pada sektor ekonomi, komoditas, negara tujuan ekspor, kriteria pelaku ekspor dan bentuk pembiayaan ekspor. Setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dapat mengusulkan atau mengajukan program pembiayaan ekspor. Terkait hal tersebut Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (DIRJEN KPAII) menyelenggarakan "Sosialisasi Pemanfaatan Program Fasilitasi Pembiayaan Ekspor Untuk Sektor Terpilih Tahun 2016/2017" yang dilaksanakan di Baristand Industri Manado pada tanggal 10 November 2016.

alt

Pembukaan sosialisasi oleh Kepala Baristand Industri Manado Dr. Ir. Broerie Pojoh, M. Sc dan sebagai pimpinan rapat yaitu Direktur Ketahanan Industri Bpk. Dody Widodo.

alt

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Industri Dalam Negeri (IDN) di Wilayah Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Utara Ir. Yenny Karouw, M. Si dan perwakilan Dinas Perindag Kota Bitung.

alt

Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pelaku industri dalam negeri dan kepada pemerintah daerah. Sehingga program ekspor nasional dapat terwujud dan dilaksanakan.

 
Pencarian
Jumlah Kunjungan